Tambang Zircon di Kumai Liar

KOTAWARINGIN BARAT–HK: Pemerintah daerah dan aparat keamanan, terkesan sengaja membiarkan sejumlah wilayah yang mengandung bijih zircon dieksploitasi besar-besaran di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Di Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, hampir semua penambangan zircon tidak memiliki izin… Camat Kumai, Tengku Ali Syahbana me­ngungkapkan, selama ini di kecamatan belum satu pun terdapat dokumen pengantar perizinan dari sejumlah perusaha­an pertambangan zircon.
Penelusuran Borneonews, sejumlah industri pengelolaan/pertambangan zircon berlokasi di sejumlah desa. Di antaranya seperti di Desa Bumi Harjo, Sungai Kapitan, Sungai Ratik, Sungai Sekonyer dan Sungai Tendang.
Berdasarkan informasi dari Kecamatan Kumai, jumlah tersebut diperkirakan lebih banyak lagi.
“Mestinya, kalau berizin, mulai dari kelurahan kemudian ke kecamatan dan pemerintgah kabupaten ada tahapan perizin-annya. Walau pun hal itu harus ke pemerintah pusat, tetapi mestinya melalui dari bawah,” katanya. Ali juga menyayangkan, banyak lahan bekas galian pertambangan zircon, tidak direklamasi oleh perusahaan pertambangan (penutupan lahan kembali). Sehingga, me-ngakibatkan kerusakan lahan yang sangat parah.
Di Desa Bumiharjo, Kecamatan Kumai misalnya sebuah perusahaan bergerak di pertambangan zircon. Perusahaan ini dengan mudahnya mengebor di berbagai lokasi di desa itu, demikian juga dengan proses penyulingannya.
Berdasarkan keterangan dari pemilik perusahaan itu, dia mengeksplorasi bijih zircon di desa itu sejak empat tahun silam. Hasil zircon itu pun dikirim ke China melalui Pelabuhan Tanjung Kalaf.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kobar, Fahrizal Fitri mengatakan pihaknya juga akan mengecek ke lapangan, jika terjadi kerusakan akibat penggalian di desa tersebut. “Jika masuk pidana, kita serahkan ke polisi.”

UJI-BP Didukung 80% Pemilih

PANGKALAN BUN – Aniaya atas orang lemah yang menerpa Ujang Iskandar belakangan ini, ternyata malah mengundang simpati publik, terbukti dengan dukungan 80%. Masyarakat sudah cerdas, berbagai serangan untuk melemahkan Ujang melalui isu utang, disadari masyarakat sebagai kampanye negatif semata, tidak berdasar, sebab hampir seluruh perusahaan di negeri ini menggunakan uang bank. Kredit/utang menjadi ungkitan (leverage) bagi bisnis. Maka tepatlah pepatah tradisional, ketika jari telunjuk kita menunjuk orang lain, empat jari lainnya justru menunjuk kita. Kalau menunjuk orang lain ada kredit Rp 2,8 miliar, seakan-akan orang yang menunjuk, tidak punya kredit bank. Untuk ukuran kredit perusahaan/korporasi, jumlah Rp 2,8 miliar sebetulnya adalah jumlah kecil. Hingga Rp 5 miliar, masih tergolong kredit kecil, ditangani bagian Usaha Kecil Menengah (UKM).

Suvery yang dilakukan Kabar Kobar secara sederhana membuktikan, dukungan untuk UJI-BP sedikitnya 80%, dengan tingkat kesalahan 5%. Survey dilakukan di 5 kecamatan. Jumlah responden, lebih besar dari jajak pendapat yang sudah dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI). Dengan demikian, akurasi survey ini secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.

Jajak pendapat membuktikan, dukungan terbesar bagi UJI-BP adalah di kalangan petani dan pendesaan. Kecuali di basis sebuah partai, daerah lainnya hampir mutlak mendukung Ujang. “Kalau pun ada kredit di bank, kan tak masalah. Kalau banyak uang melalui korupsi, kan bisa langsung dilunasi. Karena belum lunas, berarti beliau bersih,” kata seorang petani.

Mencengangkan, di kalangan pelajar UJI-BP sangat populer. Sekitar 90% pelajar SLA (kelas 2 dan 3, sudah punya hak memilih), mendukung UJI-BP. Meski orangtua pelajar tidak dikelompokkan secara khusus, namun dari wawancara dengan para pelajar, orangtua mereka juga mendukung UJI-BP. Maka besar kemungkinan, dukungan orangtua termasuk pelajar, adalah dukungan secara keluarga. Kemungkinan besar mereka tahu, Ujang juga bekerja keras agar semua guru bisa memperoleh insentif dari Pemda.

“Setelah Pak Ujang menjadi Bupati, biaya pendidikan hingga SLA menjadi gratis. Peluang inilah yang kami manfaatkan. Dua adik saya pun jadi bisa sekolah, sekarang sudah kelas 1 dan 2 SMU,” ujar seorang pelajar di Pangkalan Bun. “Pak Ujang bukan cuma janji, tetapi langsung berbuat,” ujar sang pelajar, dengan gaya khas anak muda jaman sekarang.

Di semua kecamatan, UJI-BP sangat dominan. Di desa-desa, rata-rata di atas 90%. Hasil akhir sengaja diturunkan menjadi level 80%, pendekatan super moderat. Dengan berbagai teknik, pakar statistik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang merancang metodologi survey, mengatakan, “Kita jangan takabur, anggap 80% saja, sebab kepastian sesungguhnya adalah milik Tuhan,” kata sang pakar.

Bagi keluarga (suami-istri) yang mempunyai anak yang sedang sekolah di SD, mayoritas mendukung Ujang. Persentasi makin naik untuk keluarga yang mempunyai anak di SMP dan SLA. Fakta ini menjadi inspirasi bagi tim survey Kabar Kobar untuk mencari tahu, mengapa bisa demikian. Jawaban paling dekat, karena begitu Ujang menjadi Bupati, langsung diberlakukan kebijakan pendidikan gratis hingga SLA.

Data resmi yang diperoleh Kabar Kobar, tahun ajaran 2007/2008, di Kobar ada 2 sekolah TK negeri dan 104 TK swasta. Ada 161 SD negeri, 9 SD swasta (jumlah murid SD sebanyak 29.531 orang, jumlah guru 1.909 orang). Kemudian 41 SMP negeri, 12 SMP swasta. Untuk SMP negeri, jumlah murid 9.442 orang, jumlah guru sebanyak 526 orang). SMP swasta, jumlah murid 2.080 orang, jumlah guru 195 orang. Total murid SMP, 11.522 orang.

Sekolah Lanjutan Atas (SLA), 9 SMU negeri 4 SMU swasta (jumlah murid SMU negeri-swasta 3.589 orang dengan guru 250 orang. Masih ada 1 SLA negeri dan 3 SLA swasta dengan 711 murid dan 76 guru. Ada 8 SMK dengan 2.049 murid dan 154 guru. Jumlah murid SLA, 6.349 orang. Ada 1 perguruan tinggi, Universitas Anta Kusuma, 603 mahasiswa dengan 75 dosen.
Dari data di atas, belum seluruh lulusan SD melanjut ke SMP, dan tak semua lulusan SMP melanjut ke SLA. Ini tantangan bagi Kobar. “Pemda akan segera bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di Pulau Jawa, supaya putra-putri Kobar terbaik bisa diterima tanpa testing. Biaya akan dibantu Pemda, kalau bisa dengan ikatan dinas untuk bekerja di Kobar,” ungkap Bupati Ujang.